PMK 81 TAHUN 2025: Kebijakan Kesepakatan Tiga Menteri

JAKARTA, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani dan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad memberikan penjelasan terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025.

Dijelaskan Mendes PDT, pihaknya bersama Kemenkeu dan Kemendagri telah melakukan komunikasi intensif berbagai hal, termasuk soal perumusan kebijakan terkait desa dan implementasinya.

"Alhamdulillah, setelah berdiskusi panjang untuk kepentingan nasional dan masyarakat desa, kami menyepakati tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bersama-sama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melengkapi terbitnya PMK Nomor 81 tahun 2025," kata Mendes Yandri.

Tindak lanjut PMK Nomor 81 Tahun 2025 Pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau Non earmarked adalah Pertama, menggunakan Sisa Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (Earmarked) untuk membayar kegiatan Non earmarked yang belum terbayarkan. Kedua, menggunakan Dana Penyertaan Modal Desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan/atau belum digunakan termasuk Penyertaan Modal ke BUM Desa/BUM Desa bersama untuk ketahanan pangan.

Kemudian, menggunakan sisa anggaran/penghematan anggaran tahun berjalan (tahun 2025) termasuk yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa dan/atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan dan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025,

"Jika langkah Pertama hingga Empat masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa," kata Mendes Yandri.

Read More

Kemenpora dan Kemendes PDT Kolaborasi: Siap Gelar Liga Desa untuk Sepak Bola dan Esports

Jakarta-Okezone Bola – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) resmi menjalin kesepakatan kolaborasi strategis dibidang olahraga dan kepemudaan. Rencananya, kedua kementerian tersebut akan focus menyelenggarakan Liga Desa untuk cabang sepak bola dan esports, yang ditargetkan menjadi program sinergi utama hingga tahun 2029. Kesepakatan ini terjalin saat Mendes PDT Yandri Susanto, bertemu menpora Erick Tohir di Kantor Kemenpora Jakarta pada Selasa 21 Oktober 2025. Menpora Erick menyambut baik usulan kolaborasi yang dianggap penting untuk pembangunan desa.

 

Liga Desa dan Esports sebagai Fokus Sinergi Pembangunan

Menpora Erick Tohir menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan upaya untuk menjadikan olahraga sebagai bagian integral dari pembangunan desa. Liga Desa dirancang sebagai ajang pembinaan dan kompetisi berjenjang yang bertujuan menumbuhkan semangat sportivitas dan kebersamaan ditingkat masyarakat desa. Pak Menteri Desa mendorong agar olahraga juga menjadi bagian penting dari pembangunan desa. Salah satu yang beliau usulkan adalah Liga Desa dan Esports, yang akan dimulai tahun ini dan diperluas pada 2026-2029 kata Menpora Erick Tohir kepada wartawan, Kamis (23/10/2025). Sementara itu esports diharapkan dapat menyediakan ruang bagi generasi dibidang digital yang kini berkembang pesat.

 

Kami menyambut baik inisiatif ini. Ke depan, Liga Desa dan esports tidak hanya digelar dibeberapa provinsi tapi akan diperluas ke seluruh Indonesia, papar Menpora Erick. Selain olahraga, kerjasama ini juga mencakup bidang kepemudaan melalui pembangunan Program Pelopor Pemuda dan Pemuda Bela Negara. Menpora Erick menyebut Kemenpora tengah menata ulang administrasi dan pendanaan program sinergi ini agar dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran. Desa adalah bagian penting dalam membangun karakter pemuda kita. Kami ingin mencetak generasi yang paktriok, tangguh dan peduli lingkungan, “tuturnya.

 

Menggerakkan Ekonomi Lokal

Mendes PDT Yandri Susanto menjelaskan bahwa Liga Desa akan diwujudkan sebagai bagian dari rangkaian seremoni Hari Desa. Ia menekankan bahwa kompetisi tersebut memiliki potensi besar untuk menghidupkan roda ekonomi didaerah setempat. Banyak Dana Desa itu dipakai untuk membuat lapangan sepak bol. Karena itu pulu kami ingin bergerak dengan Liga Desa. Mudah-mudahan ekonominya bisa bergerak karena banyak yang jual makanan, jajanan, souvenir dan sebagainya, “ujur Yandri.

Yandri menutup dengan optimisme terhadap dampak jangka panjang. Perkembangan akan kami kawal sehingga dalam empat tahun kedepan benar-benar terasa. Ada perayaan Hari Desa 15 Januari 2026 di Boyolali, mungkin ada 50 ribu orang hadir dan itu sangat besar, "tutupnya.

Read More

Pemerintah Kecamatan Samaturu Memantapkan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Ketapang melalui Rapat Koordinasi Bersama Kades dan Stakeholder

Tepatnya dihari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 yang betempat di aula Kecamatan Samaturu telah diselenggarakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan ketahanan pengan 20% yang bersumber dari Dana Desa. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Samaturu, Wakapolsek Samaturu, Kepala Desa, Kelompok Tani dan beberapa unsur dari Kecamatan. 

Dalam arahannya Camat Samaturu (Supirman Yusun, S.Pd., M.AP) menekankan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan informasi dari semua desa tentang hambatan dan permaslahan yang dihadapi. Selain itu Bapak Supirman selaku Camat camaturu menekankan bahwa kegiatan ketahan pangan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Disis lain Wakapolsek Samaturu menyampaikan bahwa kegiatan ketahan pangan merupakan tanggung jawab kita semua elemen baik ditingkat pemerintahan maupun ditingkat masyarakat dan kelembagaan/organisasi. Dimana Kepolisian ditugaskan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan ketahan pangan khusunya ditanaman jagung.

Setelah peserta mendapatkan arahan dari Camat dan Wakapolsek tersebut, TAPM Kabupaten Kolaka menyampaikan beberapa hal penting dalam pelaksanaan kegiatan ketahan pangan diantaranya Pelaksanan kegiatan ketapang wajib dilaksanakan oleh BUM Desa, jika didesa tersebut belum ada maka bisa lembaga ekonomi desa atau TPK kkusun ketapang yang mana dienam bulan berikutnya menjadi cikal bakal terbentuknya kepengurusan BUM Desa. Selanjutnya beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan tersebut adalah tempat, proposal, RAB dan Analisa Usaha. Hal tersebut dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan disetiap desa.

Bangun Desa Bangun Indonesia

Penulis  : Junaidin (TAPM Kolaka)

Editor    : Arisman (TAPM Kolaka)

Read More

PEMDES DAN BUM DESA TOTOBO MENGUBAH HUTAN MANGROVE JADI SUMBER KEKUATAN EKONOMI BARU MELALUI PENGELOLAAN PIHAK KETIGA

Kolaka-Totobo. Desa Totobo Kecamatan Pomalaa merupakan salah satu desa pesisir yang berada di Kabupaten Kolaka yang memiliki beberapa potensi diantaranta Tambak Ikan Bandeng, Udang dan Hutan mangrove serta persawahan

Dari beberapa potensi tersebut telah dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Untuk Potensi hutan mangrove yang terletak dipinggir jalan poros totobo belum terkelolah atau dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Desa, BUM Desa dan masyarakat setempat, sehingga menjadi tempat penumpukan sampah saat musim ombak terjadi.

Dalam rangka menjawab permasalah tersebut maka Pemerintah Desa melalui BUM Desa Totobo mencoba mengusulkan kegiatan pengelolaan hutan mangrove menjadi salah satu kekuatan ekonomi desa melalui kegiatan Inovasi Desa

Kegiatan ini bermula saat kunjungan lapangan di Desa Totobo kami selaku TAPM Kabupaten melihat potensi desa yang ada salah satunya kawasan mangrove yang terletak di pinggir jalan poros desa belum termanfaatkan dengan baik. Selanjutnya kami mencoba berdiskusi dengan Pemerintah Desa terkait potensi tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan ekonomi yang ada dengan ide wisata mangrove dan kuliner. Dalam mengawal ide tersebut melalui Pendamping Lokal Desa mengawal kegiatan tersebut melalui proses penyusunan dokumen perencanaan desa dan mulai terdai pada tahun 2019 dengan anggran Rp.381.361.600 melalui Dana Desa

Tujuan dari pengelolaan hutan mangrove tersebut adalah dapat meningkatkan sumber PAD Desa, penurunan angka pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan mangrove serta dapat menjaga keindahan hutan mangrove dari bebrbagai sampah yang ada.

Bangun Desa Bangun Indonesia

Penulis: PLD (Syafruddin)
Editor  : Junaidin

Read More

Pemerintah Desa Baula, Jadikan Musrembang Desa sebagai Penetapan Usulan Prioritas Secara Partisipasi

Kolaka-Baula. Pemerintah Desa Baula melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDes) dalam rangka menampung dan menetapkan prioritas pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga, serta untuk menjaring usulan yang akan disampaikan ditingkat kecamatan. 

Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Baula, Bapak Randi Agustian, yang menyampaikan pentingnya forum musyawarah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam membangun desa secara transparan dan partisipatif. Ia juga menekankan bahwa MUSREMBANGDes merupakan momentum untuk menyesuaikan program kerja dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi masyarakat saat ini.

Selanjutnya, Sekretaris Camat (Baula) Baula, Bapak Asdimansyah Muis, SE, turut memberikan sambutan sekaligus secara resmi membuka kegiatan MUSRENBANGDes. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi semangat kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat serta mengingatkan pentingnya sinkronisasi perencanaan desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dukungan teknis juga datang dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Kolaka, yang diwakili oleh Bapak JUNAIDIN. Dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya desa memahami kerangka perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, serta memanfaatkan forum MUSRENBANGDes sebagai wadah strategis untuk menyalurkan gagasan inovatif dari masyarakat.

Kegiatan ini dimoderatori oleh Pendamping Lokal Desa  yang memandu jalannya diskusi dan penjaringan aspirasi dari berbagai unsur yang hadir.

Dalam sesi diskusi dan usulan, berbagai masukan strategis disampaikan oleh peserta:

• Tokoh masyarakat mengusulkan pembangunan jalan usaha tani, sebagai akses penting untuk meningkatkan hasil pertanian dan memudahkan distribusi hasil panen.
• Kelompok perempuan mengusulkan pembuatan lokasi khusus untuk menjual makanan hasil olahan warga, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa.
• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyampaikan usulan terkait perencanaan wisata desa, yang diharapkan dapat menjadi potensi unggulan desa dalam meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, antara lain Pemerintah Kecamatan Baula, TAPM Kolaka, Koordinator Kecamatan, Pendamping Desa Baula, Lembaga Desa, serta perwakilan dari berbagai unsur masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan, kegiatan MUSRENBANGDes Baula berjalan lancar dan menghasilkan berbagai rumusan awal yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Review RPJMDesa. Pemerintah Desa berharap seluruh usulan yang tertampung dapat diakomodir dan ditindaklanjuti sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran desa.

Penulis: Yuson
Editor  : Junaidin

Read More

Hasil Survei: Publik Apresiasi Kinerja Mendes Yandri Susanto, Masuk Menteri Terbaik

 

JAKARTA – SindoNews. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan kinerja terbaik nasional. Hal itu berdasarkan hasil Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025.

Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9%, menempati posisi ketiga di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan 67,5% dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 67,3%.

Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Yandri Susanto dinilai publik mampu menjaga kesinambungan program desa dengan inovasi baru yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Publik melihat kerja konkret di lapangan, bukan sekadar wacana,” ujarnya, Kamis (16/10/2025). 

SPIN mencatat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan Kementerian Desa, seperti penguatan BUMDes, digitalisasi ekonomi desa, program karya-karya produktif dan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Yandri. (Sumber Berita: SindoNews)

Read More

SEHARI BERSAMA ZOOM MEETING

Keterbatasan anggaran saat ini bukanlah halangan dalam peningkatan kapasitas TPP. Khusus TPP di Sulawesi Tenggara melalui TAPM Provinsi mengadakan peningkatan kapasitas khusus ditingkat TAPM Kabupaten se Sulawesi Tenggara melalui media Zoom Meeting. Kegiatan ini dilaksanakan dihari Selasa tanggal 15 Oktober 2025, yang dihadiri seluruh TAPM Kabupaten. Hal ini sangat efektif untuk menambah pengetahuan dan evaluasi pendampingan yang dilaksanakan selama ini dalam memperbaiki proses pendampingan yang lebih baik lagi. Dalam arahannya Koprov TPP Provinsi Sulawesi Tenggara (La Ira) menyampaikan dan menegaskan beberapa hal diantara pentingnya peningkatan kapasitas TPP baik via zoom, rapat koordinasi internal maupun melalui OJT/IST terkait tupoksi TPP; meningkatkan literasi khususnya regulasi terkini terkait pendampingan; TPP mengawal implementasi regulasi; TAPM kabupaten mengkonsolidasi pendampingan Desa baik secara PIC maupun basis wilayah.

Hasil uji petik sampel BPK RI beberapa waktu yang lalu dapat memberikan gambaran bahwa secara umum TPP perlu peningkatan kapasitas baik secara mandiri maupun secera kelembagaan yang diselenggrakan oleh Kemendes PDT. Hal ini dlakukan dalam upaya memertajam proses pelaksanaan pendampingan diberbagai tingkatan. 

Dalam kegiatan ini seluruh TAPM Provinsi memberikan materi dan evaluasi kegiatan pendampingan diantara evaluasi laporan mingguan PPM; laporan insidentil PPM; Evaluasi TPP double job : TPP tidak boleh aktif juga sebagai perangkat Desa, BPD, pengurus KDMP maupun pengurus BUM Desa; evaluasi pelaporan rembuk stunting; pelaporan BUM Desa; pelaporan KDMP; Peningkatan kapasitas/kaderisasi; evaluasi media dan informasi khususnya tingkat keaktifan TPP dalam bermedsos; evaluasi realisasi pemanfaatan Dana Desa 2024 dan 2025 baik kegiatan sarpras maupun non sarpras; rekom gaji menjadi tanggung jawab semua TAPM Kab; Rekom gaji dilengkapi surat pengantar, berita acara dan lampiran TPP yang di rekom gajinya; validasi kesesuaian kunjungan lapangan di DRP sesuai dengan bukti pengesahan dan laporan kunjungan lapangan.

Penulis         : Junaidin

Kontributor : Arisman

Read More